Isu isu Besar Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Selamat pagi, era perdagangan bebas ialah sebuah era dimana persaingan antar negara dalam memasarkan produknya didalam perdagangan internasional maka dari itu Indonesia harus meningkatkan efesiensi,Produktivitas, kapasitas produksi dan inovasi disetiap sektor untuk dapat meningkatkan daya saing dari produk indonesia di pasar dunia atapun pasar domestik didalam menghadapi persaingan dengan produk-produk impor.oleh karna itu efektivitas dari kebijakan perdagangan luar negeri, selain ditentukan oleh baik tidaknya kebijakan itu sendiri dan pelaksanaannya juga ditentukan oleh kebijakan lainnya. Hal tersebut memberikan bebarapa isu terkait dengan kebijakan Perdagangan Luar Negeri yaitu :

1. Kesepakatan Perdagangan global dan regional

   Kini indonesia dihadapkan oleh dua pilihan  yakni lebih untuk memilih mengikuti WTO atau lebih memfokuskan kepada kesepakatan-kesepakatan regional dan bileteral dengan sejumlah negara lain. Bagaimanapun indonesia kini telah menjadi anggota WTO dan harus mengikuti atau taat kepada WTO dimana kebijakan perdagangan luar negeri indonesia harus bisa sejalan dengan Perdagangan yang telah disepakati oleh WTO dimana untuk menuju perdagangan bebas dunia sepenuhnya. namun keikutsertaan indonesia didalam Organisasi WTO ini tidak menjamain bahwa perdagangan produk indonesia kearah yang lebih baik, sebagaimana indonesia tidak mampu menduduki 10 besar berdasarkan WTO 2007 dikarnakan indonesia masih memfokuskan produksi industri yang pertumbuhannya masih dikatakan kecil. Indonesia juga berupaya untuk membentuk kawasan ekonomi yang tujuan utamanya untuk mengkordinir pertumbuhan negara dengan negara perbatasan, selain itu juga indonesia sedang gencar - gencarnya dalam membentuk bileteral FTA dan EPA, belum lagi dengan Ekonomi ASEAN, indonesia pencepatan integrasi Ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015 

2. Standarisasi

Indonesia sudah punya aturan mengenai standarisasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 102/2000. Di dalam pasal 3 dinyatakan bahwa standarisasi nasional bertujuan untuk : (1) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) membantu kelancaran perdagangan; dan (3) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

3. Penentuan sektor - sektor unggulan  (Picking the winners)

Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan kinerja industri maupus ekspor nasional sedang menetapkan sektor-sektor atau industri unggulan, atau prioritas atau strategis yang umum. strategi tersebut dikenal denga picking the winners.

4.Kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan harga komoditas dipasar dunia

Demi menjaga stabilitas harga pasar domestik akibat perubahan harga suatu komoditas di pasar dunia, pemerintah memiliki sejumlah strategi atau instrumen untuk digunakan. Misalnya dalam kasus minyak goreng sejak 1 Februari 2008 pemerintah menanggung Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10% untuk minyak goreng yang dijual di dalam negeri, baik curah maupun kemasan. Kebijakan ini sudah berjalan cukup baik, yakni berhasil meredam kenaikan harga minyak goreng karena harga CPO di pasar internasional naik.

5.Anti Dumping

Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri  dibandingkan pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.

Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi dumping adalah praktek dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negaranya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya praktek ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimport.

6.Diplomasi Ekonomi

Hal ini juga salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan indonesia dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia.Dengan semakin kuatnya laju persaingan dari perdagangan luar negri ini, Diplomasi Ekonomi diharapkan sebagi ujung tombak sekaligus prioritas utama politik luar negeri indonesia.